BANDA ACEH | ACEHKITA.COM. Acara pelantikan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014, diwarnai aksi unjukrasa puluhan mahasiswa, Rabu (16/12). Massa yang mengecam keterlambatan pelantikan itu nyaris bentrok dengan para Dewan.
Ketegangan itu bermula saat massa menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat (Gempur) meminta Dewan meneken kontrak politik yang mereka ajukan, sesaat usai diizinkan masuk ke pekarangan Gedung DPRA.
Kontrak itu diantaranya, memohon agar DPRA menuntaskan pembentukan perangkat Dewan paling lambat seminggu ke depan, menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2010 paling telat 31 Desember nanti, serius dan professional mengawasi kinerja Pemerintah Aceh dan komit memberantas korupsi.
Massa juga meminta DPRA patuh kepada Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 dalam menetapkan pemimpin dewan. Karena, akibat polemik penetapan Pemimpin Dewan selama ini, telah membuat penetapan Pemimpin DPRA definitif berlarut-larut dan berdampak pada terlambatnya pembahasan RAPBA.
“Sudah tiga bulan dilantik, Dewan kita belum bekerja untuk rakyat. Mereka hanya makan gaji saja. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri dan kelompoknya,” kata Mujiburrahman, seorang orator massa.
Namun, permintaan itu ditolak oleh para Dewan yang keluar menemui massa, sesaat usai pelantikan kelar. “Kami tidak bisa dipaksa. Kalian jangan mau didalangi oleh pihak-pihak tertentu,” kata Abdullah Saleh, seorang anggota DPRA.
Penolakan itu mengundang amarah massa. Perang mulut pun tak terelakkan, suasana-pun mulai tegang. “Pernyataaan Anda bahwa aksi ini didalangi adalah fitnah,” ujar mahasiswa sambil menunjuk ke wajah Dewan.
Sejumlah aparat keamanan yang mengawal aksi kemudian membawa para anggota legislatif itu masuk ke ruangan.
Tak lama kemudian, antara Dewan dan perwakilan mahasiswa berdialog di Ruang Rapat DPRA. Namun, dialog itu tetap buntu, karena Dewan bersikeras tak mau menekan kontrak itu.
Hasbi Abdullah, Ketua DPRA mengatakan, pihaknya hanya menampung aspirasi itu dan menolak menekennya. “Sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat, kami hanya menampung aspirasi adik-adik,” kata dia.
Menurutnya, permintaan dalam kontrak politik itu sudah wewenang pihaknya, tak perlu harus diteken lewat kontrak politik yang diajukan mahasiswa.
DPRA menolak menuntaskan pembahasan RAPBA pada akhir Desember ini, karena itu mustahil diwujudkan, kata Muhibussabri, legislatif dari Partai Daulat Aceh (PDA).
Terkait pembentukan perangkat Parlemen Aceh, Dewan berjanji akan menuntaskannya dalam dua hari ke depan.
Pertemuan itu sempat berlangsung tegang. Mahasiswa mengaku kecewa karena Dewan tak bersedia meneken kontrak mereka ajukan. Aksi ini bubar sekitar pukul 12.30 WIB tadi.[]