LAMBARO | ACEHKITA.COM — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengaku kekurangan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 9 April nanti. Daerah ini kekurangan dana pilkada hingga Rp8 miliar.
Kekurangan dana itu disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan Pemkab Aceh Besar, Abubakar Hasan, kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengunjungi posko pilkada di kawasan Lambaro, Selasa (13/3).
Dalam pengantarnya, Abubakar Hasan menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membutuhkan dana Rp34 miliar. Angka itu muncul setelah terjadinya penundaan pilkada hingga empat kali.
Sebelumnya, Pemkab Aceh Besar hanya menganggarkan dana pilkada Rp22 miliar. “Jadi kita masih kekurangan Rp8 miliar. Ini yang belum tertanggulangi. Mohon pertolongan Bapak Mendagri,” kata Abubakar Hasan.
Laporan kekurangan dana pilkada ini membuat Menteri Gamawan Fauzi senyam-senyum sembari melirik Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Abdul Salam Poroh yang duduk di dekatnya.
Terkait kekurangan dana pilkada ini, Menteri Gamawan menyebutkan bahwa dirinya telah mengeluarkan Peraturan Mendagri No 57/2009 yang memberikan kesempatan kepada pemerintahan di Aceh untuk menganggarkan pendanaan tahapan pilkada melebihi delapan bulan.
Sebelumnya, tahapan pilkada yang didanai hanya delapan bulan. Namun akibat terjadinya empat kali pergeseran jadwal, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan khusus bagi penggunaan anggaran pilkada Aceh.
“Itu sudah diatur dalam Permendagri No 57,” kata Gamawan kepada acehkita.com usai meninjau posko pilkada di Taman Sari, Banda Aceh. []