BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Wakil Gubernur Muhammad Nazar meminta para bupati dan walikota untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Selain memilih gubernur dan wakilnya, pilkada kali ini juga akan memilih 17 bupati/walikota beserta wakilnya.
“Langkah KIP untuk melanjutkan tahapan pilkada haruslah didukung penuh oleh jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholders lainnya,” kata Wagub Nazar saat membuka rapat koordinasi pimpinan daerah yang membahas soal pilkada 2011 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (6/10).
Dukungan harus diberikan pemerintah provinsi dan tingkat dua agar pelaksanaan pilkada bisa dilaksanakan secara baik dan demokratis. “Sebagai dukungan awal, Pemerintah Aceh telah menyalurkan sebagian dana belanja hibah baik kepada KIP maupun bagi dana sharing kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata dia.
Ia mewanti-wanti kepala daerah untuk segera mencairkan dana sharing agar pelaksanaan tahapan pilkada bisa segera dilakukan KIP. “Bagi kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana belanja hibah, agar segera memperlancar proses penyalurannya, serta memberikan dukungan penyediaan fasilitas perkantoran dan mobilitas penyelenggara dan pengawas,” lanjut Nazar.
Pelaksanaan lanjutan tahapan pilkada yang dilaksanakan KIP Aceh, sebut Wagub, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Daerah yang menyatakan akan memblokade dana pilkada yaitu Pidie. Pemkab Pidie berargumen, dana pilkada daerah ini belum dicairkan karena regulasi pelaksanaan pilkada belum jelas. []
