BANDA ACEH. acehkita.com. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang Kamis besok (16/5), akan hengkang dari Aceh setelah empat tahun bertugas membangun kembali Aceh dan Nias pascabencana gempa bumi dan tsunami, dinilai masih menyisakan masalah mendasar karena belum seluruh hak korban tsunami dipenuhi.
Penilaian itu disampaikan Pjs. Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Tranparansi Anggaran (MaTA), Alfian, dan jurubicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS), TAF Haikal, yang dihubungi terpisah, Rabu.
Menurut Askhalani, masih ada masalah mendasar yang belum diselesaikan BRR yaitu pemenuhan hak dasar bagi korban tsunami untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan peningkatan ekonomi masyarakat korban.
“Selain itu, BRR belum mampu menuntaskan seluruh persoalan mendasar yaitu banyak bantuan tak tepat sasaran yang kemudian menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Dari hasil monitoring GeRAK, tambahnya, hingga batas akhir BRR, sekitar 3.178 korban tsunami belum mendapatkan rumah bantuan. Mereka tersebar di Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur. “Juga ada 1.167 unit rumah terbengkalai di Simeulue,” jelasnya.
Askhalani juga mengkritik BRR yang belum menuntaskan masalah kepemilikan rumah ganda atau ada warga yang tak berhak, tapi mendapatkan rumah bantuan. “Ada 649 rumah harus segera disita karena terbukti dimiliki oleh mereka yang tidak berhak. Lemahnya penyelesaian masalah ini akan membahayakan pihak yang melanjutkan pekerjaan rekonstruksi,” katanya.
Sedangkan, Alfian menyarankan, agar korban tsunami yang masih di barak untuk tidak percaya dengan janji Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto. “Berapa janji manis yang telah mereka terima, termasuk janji rehab rumah yang sampai kini belum jelas,” ujarnya.
Ia menganggap Kuntoro “pembohong besar” di Aceh, karena sebelumnya Kepala BRR itu juga pernah menyatakan, akan menindak pejabat rangkap jabatan dan menyelesaikan persoalan rumah ganda. “Namun, setau saya itu tidak pernah secara tegas dia lakukan,” kata Alfian.
Dalam konferensi pers di Hotel Madinah, Banda Aceh, Rabu siang, Kuntoro mengakui masih ada 400 kepala keluarga (KK) korban tsunami yang menempati barak penampungan sementara. Tetapi, menurut dia, mereka tidak perlu khawatir karena rumahnya sedang dibangun.
Sementara itu, Haikal menyatakan BRR masih menyisakan masalah karena ada korban tsunami yang tetap tinggal di barak di penghujung lembaga itu. Meski berterimakasih atas kerja yang te BRR di Aceh, Haikal menyayangkan karena masih ada korban yang belum memiliki kepastian mendapatkan rumah bantuan.
“Kemudian ada warga yang mendapat rumah ganda atau lebih dari satu. Selain itu, banyak rumah yang dibangun BRR berkualitas rendah, sehingga ada warga yang tidak mau menerima rumah bantuan BRR,” katanya.
Haikal menambahkan, masalah jalan Banda Aceh-Meulaboh yang dibangun USAID belum tuntas hingga sekarang sehingga masih harus ditempuh dengan menggunakan rakit. “Seharusnya, semua itu ada dalam wilayah kontrol BRR,” ujar mantan Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh ini.
Karena BRR sudah berakhir, dia menyarakan Pemerintah Aceh melanjutkan kepastian terhadap sebagian korban yang masih belum mendapatkan rumah dan kelanjutan penanganan hukum bagi mereka yang dengan sengaja menguasai rumah ganda.
Dia juga meminta Pemerintah Aceh bisa memastikan pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh cepat diselesaikan sehingga kawasan pantai barat selatan terbebas dari rakit.
“Pemerintah Aceh harus berkoodinasi dengan donor yang masih kuat komitmen terhadap Aceh dalam penyelesaian sisa pekerjaan rekonstruksi,” katanya.
Kuntoro dalam pertemuan dengan wartawan, mengatakan pihaknya tetap menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai. Untuk memantau proses penyelesaiannya, dia memerintahkan Eddy Purwanto, seorang deputinya tetap berada di Aceh sampai akhir tahun ini. []