BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah mengatakan, suburnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia akibat buruknya birokrasi pemerintahan di negeri ini.
“Birokrasi kita sudah terlanjur ‘berkarat’ sejak dulu sehingga sulit memperbaikinya,” katanya dalam Seminar Nasional ‘Mewujudkan Pemerintah Bersih, Transparan, Akuntabel Menuju Indonesia Clean Government’ di gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (20/2).
Menurut Chandra, pemberantasan korupsi mustahil diwujudkan, jika birokrasi masih buruk. Mental birokrasi bersih mutlak dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemberantasan korupsi, menurutnya, akan sia-sia bila tanggungjawabnya dilimpahkan ke KPK atau penegak hukum lain saja. Pemerintah, swasta, dan masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mendukungnya.
“Menggantungkan pemberantasan korupsi kepada KPK hanya pekerjaan yang sia-sia,” kata Chandra.
Mantan anggota MPR RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan menyebutkan, penegak hukum di Aceh tak serius dalam memberantas korupsi yang terjadi provinsi ini.
Ia mencontohkan, banyaknya kasus korupsi yang tanpa penyelesaian tuntas hingga memberi keadilan bagi masyarakat. Termasuk pembobolan anggaran Aceh Utara sebesar Rp220 milyar yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di daerah itu, kini belum ada upaya serius oleh penegak hukum di Aceh menuntaskan kasus ini.
“Penegak hukum yang ada seperti Polisi dan Kejaksaan tutup mata,” kata tokoh yang vokal di Senayan sewaktu Aceh dilanda konfik bersenjata dulu.
Ia meminta KPK manuntaskan sejumlah kasus korupsi yang masih mengambang di Aceh.
Chandra mengatakan, pengambilalihan kasus korupsi di daerah bisa saja dilakukan KPK, melalui prosedur yang berlaku.
Menurut Ghazali, adanya korupsi di Aceh jelas terlihat dari masih banyaknya rakyat yang belum sejahtera, sementara uang di Aceh melimpah.
Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, bukan perkara mudah membersihkan birokrasi pemerintahan. Ia mengajak semua pihak terlibat dalam hal ini.
Nazar mengingatkan, pejabat di pemerintahannya untuk berhati-hati mengelola anggaran dan menyimpan uang daerah di bank. []