DI ANTARA ketiga calon kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang panas-panasnya berkampanye saat ini untuk memperebut RI-1 dan RI-2, mari kita lihat sejenak tentang sektor pendidikan yang mereka tawarkan. Hai ini terkait dengan isu Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang selama ini gencar dielu-elukan oleh kalangan elit akademisi, merupakan sebuah fenomena terbaru dan masih berlanjut sampai hari ini.
Di mana, kondisi di lapangan menunjukkan masih sangat banyak serangkaian aksi unjuk rasa dan penolakan yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kepentingan, bahkan sampai pada tindak kerusuhan anarki yang sempat mewarnai diberbagai wilayah di Indonesia.
Namun, di salah satu sisi, cawapres dengan nomor urut satu malah memberanikan diri untuk menandatangani kontrak politik dengan mahasiswa yang menyatakan bahwa akan mencabut UU BHP saat dia terpilih nanti, begitulah gembar-gembornya isi kampanye di iklan-iklan yang ada diberbagai media elektronik dan cetak.
Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sampai BHP nanti telah dan akan bergeser tiga generasi sistem baru yang pengelolaannya serba berbeda, tentunya tidak semua PTN akan mengalami status terakhir tersebut, melainkan harus melewati beberapa aspek penilaian dan tahap yang lebih lanjut.
Lalu, bagaimana dengan Mega-Prabowo yang telah mengusung kontrak tersebut? akankah hal itu bisa terwujud, sehingga bisa melakukan pencabutan terhadap UU No. 9 Tahun 2009 tersebut atau memang perwakilan mahasiswa mana yang telah mendukung dengan sepenuh hati atas aksi kandidat cawapres tersebut?, tidak hayal jika para petinggi kampus dalam hal ini perkumpulan rektor se-Indonesia akan mempunyai penilaian tersendiri terkait kontrak tersebut. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menang! Selamat berpesta Indonesia. []
Aulia Fitri, mahasiswa Universitas Indonesia. Pegiat Komunitas Blogger Aceh (http://acehblogger.org), dan pemilik blog http://aulia87.wordpress.com.