Anggota Satpol PP Aceh Tuntut Kontrak

BANDA ACEH| ACEHKITA.COM – Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Aceh mengelar aksi unjukrasa di kantornya di Jalan Daud Bereuh, Jambo Tape Banda Aceh, Senin (21/6). Mereka menuntut kejelasan status kerja mereka selama dua tahun tanpa kontrak dan tanpa gaji.

Demo tersebut sempat berlangsung ricuh. Pasalnya, saat pendemo menggelar orasi, sejumlah anggota Satpol PP lainnya menghadang mereka di pintu masuk kantor tersebut. Sejumlah anggota polisi dari Poltabes Banda Aceh, akhirnya datang menenangkan massa.

Hendri, salah seorang anggota Satpol PP, mengatakan, dari 2.500 orang anggota satpol PP Aceh yang direkrut, hanya 500 orang yang mendapatkan kontrak dan menerima gaji. Padahal, mereka telah bekerja selama hampir dua tahun.

“Yang dikontrak itu pun orang yang baru masuk, mereka setor uang sekitar 15 juta ke atasan, kami yang tidak setor uang nggak dikotrak-kontrak” katanya.

Menurut Hendri, saat perekrutan mereka dijanjikan akan dikontrak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Pada tahap awal, mereka hanya akan diangkat sebagai pegawai kontrak. Namun kata hendri, setelah dua tahun bekerja, mereka tidak mendapatkan kontrak.

“Kami dari gelombang satu, dua dan tiga belum dikontrak, sementara pasukan dari gelombang lima sudah dikontrak duluan. Ini kan aneh, kami yang sudah lama bekerja kanapa nggak dikontrak,” sebutnya.

Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh Marzuki mengatakan, sebenarnya 2.500 anggota Satpol PP tersebut merupakan pekerja sukarela. Dirinya juga telah berupa untuk meminta anggaran kepada pemerintah Aceh maupun DPR Aceh, untuk menggaji para sukarelawan tersebut.

“Dari 160 milyar yang kita minta dianggarkan untuk Satpol PP, yang disetujui pemerintah hanya 10 milyar, makanya kita hanya bisa kontrak 500 orang,” katanya.

Menurut Marzuki, pihaknya tidak pernah berjanji akan mengangkat mereka sebagai PNS. Namun sebutnya, pihaknya berupaya untuk mengontrak mereka dan memperjuangkan agar para sukarelawan tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Tidak benar kalau kita mengontrak yang memberikan uang, kita melakukan penilaian kedisiplinan dan mengevaluasi kerja mereka, yang terbaik lah yang dikontrak. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang kita menerima uang,” ujar Marzuki.

Aksi unjukrasa akhirnya bubar tanpa kesepakatan, setelah polisi memfasilitasi pertemuan antara anggota Satpol PP sukarelawan dengan Kepala Satpol PP. []