BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Usulan DPR Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 milyar untuk pelantikan wali nanggroe diprotes kalangan aktivis sipil dan antikorupsi. Pasalnya, anggaran sebesar itu yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) itu tidak masuk akal.
Gerakan Antikorupsi Aceh menyebutkan, niat Parlemen untuk mengalokasikan anggaran Rp50 M untuk seremoni pelantikan wali nanggroe tidak berpihak kepada rakyat.
“Saat ini pengusulan anggaran sebesar itu tidak rasional dan sama sekali tidak masuk akal,” kata Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh Isra Safril dalam siaran pers yang diterima acehkita.com, Selasa (2/10/201).
Seperti diketahui, dalam pembahasan anggaran perubahan kemarin, DPRA mengusulkan usulan Rp50 milyar untuk pelantikan wali nanggroe. Ketua Komisi A Adnan Beuransyah menyebutkan, anggaran itu sangat realistis mengingat pengukuhan berlangsung selama tujuh hari, rencananya pada Desember nanti.
Gerak menilai, anggaran Rp50 milyar tersebut tidak akan memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Angka Rp50 milyar itu sangat besar, apalagi event seperti itu hanya seremonial yang tidak menimbulkan dampak untuk pembangunan bagi masyarakat secara langsung,” ujar Isra sembari meminta agar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menolak plot anggaran tersebut.
Protes serupa juga dikemukakan mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (Impas) Aceh di Jakarta. “Bila gubernur menyetujui angka itu, maka dapat mencederai rasa keadilan,” kata Wakil Ketua Impas Zulfikar, “rakyat sedang krisis sementara elit suka-suka.”
Bila usulan itu disetujui oleh gubernur, kata Zulkifli, maka gubernur harus memenuhi janjinya untuk memberikan dana Rp1 juta per keluarga yang diucapkan saat kampanye pemilihan kepala daerah lalu. “Rakyat jangan terus dibodohi. Masyarakat tersiksa dengan janji manis,” sebutnya. []