BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meluncurkan dua judul buku yang berkaitan dengan liputan investigasi di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (5/11). Peluncuran buku ini disertai diskusi publik soal kinerja Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dalam memberantas korupsi.
Dua buku yang diluncurkan yaitu Menyingkap Fakta (Panduan Liputan Investigasi Media Cetak, Radio, dan Televisi) yang ditulis oleh Dandhy Dwi Laksono (mantan pemimpin redaksi acehkita.com). Buku kedua yaitu Rembukan Gelap (Kumpulan Liputan Korupsi di Aceh Pascatsunami), yang berisikan kumpulan tulisan dari 12 jurnalis penerima beasiswa liputan investigasi.
Ezky Suyanto dari AJI Indonesia mengatakan, wartawan mempunyai peranan penting dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan agar bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
“Media harus memberitakan secara objektif, dan harus selalu cross check data yang diterima,” kata Ezky.
Ia mencontohkan, dalam kasus perseteruan cicak dan buaya –analogi untuk konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, Ketua Tim Pencari Fakta kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Buyung Nasution, menyebutkan bahwa hanya wartawan dan aktivis LSM yang masih bisa dipercaya untuk mengungkap kasus kriminaliasi KPK ini.
“Ini merupakan tantangan bagi kita. Jurnalis masih dipercaya. Jadi kita bukan harus berbangga, tapi menjadi tantangan. Kita harus konsisten,” kata Ezky.
Ezky menilai, wartawan tidak terlepas dari keberpihakan dalam menyikapi suatu isu. “Tapi kita harus tetap independen, objektif, dan harus jujur. Kita tidak bisa netral. Yang menjadi korban harus kita bela. Hari ini KPK, besok SBY menjadi korban, juga harus kita bela,” sebutnya.
Peserta peluncuran buku dan diskusi publik ini mengenakan pita hitam sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada dua pimpinan KPK yang dijebloskan ke ruang tahanan –belakangan dibebaskan setelah menuai tekanan dari publik.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ridwan Muhammad (Ketua Tim Antikorupsi Pemerintahan Aceh), Alfian (Masyarakatan Transparansi Lhokseumawe), dan Ibrahim Z. Fahmi dari Indonesian Corruption Watch (ICW). []