Wednesday, May 27, 2020

Abaikan Laporan Masyarakat, Reskrimsus Polda Aceh Dilapor ke Ombudsman

Must Read

FOTO | Aksi Persiraja vs Bhayangkara FC di Pekan Pertama Liga 1 2020

Persiraja berhasil menahan imbang Bhayangkara FC dalam laga pekan pertama Liga 1 2020 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh,...

Pasar Rakyat

Warga memadati pasar rakyat di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM...

Polisi Didesak Ungkap Kasus Teror

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Anti-Kekerasan Aceh berunjuk rasa di depan Mapolda Aceh Banda...

Banjir Pidie Telan Korban Jiwa dan Dua Jembatan Roboh

SIGLI | ACEHKITA.COM - Banjir luapan dua sungai terbesar di Kabupaten Pidie -- sungai Krueng Baro dan Krueng Tiro,...

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendampingi seorang warga dari Kecamatan Peukan Bada melaporkan Reskrimsus Polda Aceh ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kamis (20/9).

Dalam siaran pers MaTA disebut, laporan ke Ombudsman itu diterima oleh Nurul Nabila, Petugas Penerima Pengaduan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di kawasan Lamgugop, Banda Aceh.

“Laporan pengaduan ini didasari karena hingga sampai saat ini Reskrimsus Polda Aceh belum mengambil langkah konkrit terkait laporan yang pernah disampaikan oleh seorang warga dari Kecamatan Peukan Bada pada beberapa waktu lalu,” ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi.

Laporan yang disampaikan itu, sebutnya, dapat segera ditindaklanjuti oleh Ombudsman sebagai bagian mewujudkan pelayanan yang lebih baik di Polda Aceh.

Sebelumnya, Munawar warga dari Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar pernah menyampaikan laporan ke Reskrimsus Polda Aceh.

Laporan yang disampaikan Munawar itu, sebut Baihaqi, terkait tidak diberikan beberapa informasi oleh perangkat gampong Paya Tieng. Padahal, sudah ada putusan inkrah dari Komisi Informasi Aceh (KIA).

Laporan ke Reskrimsus Polda Aceh tersebut telah disampaikan Munawar pada 8 Juni lalu dan diterima oleh Suryani, salah satu staf di Reskrimsus. “Informasi yang diminta itu adalah beberapa informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di gampong Paya Tieng,” sebutnya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Munawar kepada MaTA, kata Baihaqi, yang bersangkutan sudah berulangkali mendatangi Polda Aceh mempertanyakan tindak lanjut atas kasus yang pernah dilaporkan.

“Namun alasan yang disampaikan oleh Reskrimsus Polda Aceh terkesan tidak logis. Reskrimsus berasalan, laporan yang disampaikan warga ini tidak lengkap karena tidak ada surat dari Bupati,” ujar Baihaqi.

Alasan lainnya, disebutkan, pihak Reskrimsus menyatakan informasi yang diminta adalah informasi yang tidak boleh diminta oleh sembarang orang.

“Menurut kami alasan tersebut terkesan aneh dan mengada-ada. Pasalnya, KIA sendiri sebagai instansi yang memutuskan sengketa informasi menyatakan informasi tersebut adalah informasi publik,” ujar Anggota Badan Pekerja MaTA itu.

Dia menyebutkan, Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 secara tegas menyatakan “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, InformasiPublik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menurutnya, UU tersebut sudah dapat menjadi landasan bagi Reskrimsus Polda Aceh untuk menindaklanjuti laporan warga bersangkutan. “Kalau memang tidak bisa ditindaklanjuti, ya harus disampaikan melalui surat dengan mencantumkan alasan yang logis,” tegasnya.

“Kalau seperti ini, terkesan digantung dan tidak mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan patut diduga, pelayan publik terkait pengaduan masyarakat di Polda Aceh belum tertata dengan baik,” pungkas Baihaqi dari MaTA.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Soal Larangan Mudik, Kankemenag Kabupaten/Kota se-Aceh Diminta Pantau ASN

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Djulaidi, kembali mempertegas larangan mudik...

17 Tahun Darurat Militer Aceh: Merawat Ingatan Kolektif Dampak Kekerasan

KontraS Aceh menggelar diskusi publik via online Zoom Meeting, Selasa (19/5/2020). Pertemuan ini menguak pengalaman dari sudut pandang pembicara, yakni; Faisal Hadi (Manajer Program...

Update Corona 14 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Aceh Tak Bertambah dalam Sepekan Terakhir

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kasus positif terinfeksi virus Corona di Aceh tidak ada penambahan kasus baru dalam sepekan terakahir. Kasus positif Covid-19 terakhir...

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Aceh Bertambah Jadi 12 Orang

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pasien positif Covid-19 asal Bener Meriah berinisial BD (24), dinyatakan telah sembuh. Santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan,...

KONI Aceh Serahkan Bonus untuk Atlet Peraih Medali Pra-PON, Porwil dan SEA Games

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Komite Olahraga Nasiona Indonesia (KONI) Aceh menyerahkan bonus uang tunai kepada para atlet dan pelatih peraih medali di ajang...

More Articles Like This