Tuesday, April 7, 2020

14 Tahun Damai, Ini Pernyataan KKR Aceh

Must Read

Ahtisaari

Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berbicara dengan seorang peserta pertemuan tertutup elemen sipil di Banda Aceh, Jumat (11/12). Pertemuan...

Partai Politik Dinilai Tidak Transparan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Partai politik di Aceh, baik lokal maupun nasional, dinilai belum begitu terbuka kepada publik,...

Partai Golkar Gelar Maulid Nabi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Hindangan meulapeh pada kenduri Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar Partai Golkar Aceh,...

Polisi Sita Senjata dan Peluru

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Pihak Kepolisian Aceh Besar menyita 17 butir peluru jenis M-16 dan AK dalam sebuah...

Hari ini 15 Agustus 2019, usia perdamaian Aceh telah memasuki angka 14 tahun. Banyak perubahan terjadi di Aceh pasca-konflik. Situasi kelam di masa lampau kini sudah kembali pulih dan kondusif. Salah satunya masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa rasa takut dan pembangunan juga terus ditingkatkan.

Salah satu amanat dari nota kesepahaman atau perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 atau MoU Helsinki adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Saat ini KKR Aceh telah terbentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang didirikan dengan tujuan melakukan pengungkapan kebenaran untuk memperkuat perdamaian, memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal Aceh dan merekomendasikan pemenuhan hak atas reparasi (pemulihan) hak korban kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

Komisioner KKR Aceh dilantik pada Oktober 2016, efektif bekerja sejak Juli 2017 dan saat ini KKR Aceh telah melakukan kegiatan pengambilan pernyataan dari para saksi dan korban pelanggaran HAM di 12 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 3.040 pernyataan dari tahun 2017- juli 2019 sebagai upaya awal dalam melakukan pengungkapan kebenaran.

Selain pengambilan pernyataan KKR Aceh telah melakukan Rapat Dengar Kesaksian (RDK) dengan menghadirkan para penyintas dari berbagai wilayah untuk didengar kesaksiannya seputar peristiwa yang telah dialami, dampak bagi korban dan keluarganya serta harapan.

RDK telah dilakukan sebanyak dua kali pada November 2018 di Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh dan Juli 2019 bertempat di Gedung DPRK Aceh Utara  Lhokseumawe.

KKR Aceh juga telah memberikan rekomendasi atas pemenuhan reparasi (pemulihan) korban yang mendesak kepada Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh sebanyak 77 korban yang prosesnya saat ini masih menunggu tindaklanjut dari Pemerintah Aceh.

Prinsip kerja KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran adalah berdasar pada sifat kesukarelaan semua pihak untuk memberikan pernyataannya melalui KKR Aceh.

Sementara itu, upaya untuk melakukan rekonsiliasi korban dengan pelaku yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM sedang dalam proses merumuskan konsep yang komprehensif untuk mencari kearifan lokal yang relevan dalam rangka melakukan rekonsiliasi. Dalam regulasi internal KKR Aceh, rekonsiliasi ini nantinya akan diselenggarakan dengan berbasis pada kearifan lokal Aceh.

Maka dalam rangka merefleksikan 14 tahun perdamaian Aceh, KKR Aceh merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia perlu segera memperkuat kelembagaan KKR Aceh melalui Peraturan Presiden (Perpres) agar KKR dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di sisa periode 2016-2021.

2. Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Pemerintah Pusat diharapkan meningkatkan dukungan penuh kepada KKR Aceh untuk menjalankan mandat pengungkapan kebenaran. Selama ini sudah terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat melalui Dirjen HAM, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko-polhukam.

3. Pemerintah Aceh diharapkan segera menjalankan atau merealisasikan reparasi atau pemulihan yang mendesak sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh KKR Aceh. Dalam dokumen rekomendasi tersebut berikut identitas lengkap korban, peristiwa yang dialami, dampak yang diderita hingga kini.

4. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh ke depan diharapkan menggunakan perspektif penyusunan legislasi dan anggaran berbasis kebutuhan korban pelanggaran HAM sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh KKR Aceh. Hal ini penting, mengingat masih banyak korban yang belum memperoleh pemenuhan hak atas pemulihan.

Banda Aceh, 15 Agustus 2019.
Komisioner KKR Aceh (Afridal Darmi, Evi Narti Zain, Mastur Yahya, Fuadi Abdullah, Ainal Mardiah, Muhammad Daud Berueh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Tiga Pasien Positif COVID-19 di Aceh Sembuh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Tiga pasien positif corona atau COVID-19 di Aceh dinyatakan sembuh. Mereka diperbolehkan pulang setelah...

200 Pengemudi Ojek Daring di Aceh Peroleh Bantuan Sembako

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 200 pengemudi ojek daring di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Aceh, memproleh bantuan sembako dari Forum...

Update Corona di Aceh: Sudah 37 PDP COVID-19 Pulang dari RS dan Sehat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 37 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona atau COVID-19 di Aceh dilaporkan sembuh dan telah pulang dari...

Update Corona di Aceh: ODP Bertambah Jadi 893, PDP 45, dan Hasil Swab EY Negatif

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona atau COVID-19 di Aceh kembali bertambah. Kali ini ODP bertambah 96 orang menjadi...

Surat Wali Nanggroe Kepada Para Tenaga Medis

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan rasa terima kasih kepada para tenaga medis yang saat ini menjadi garda...

More Articles Like This